administrasi kependudukan adalah. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. administrasi kependudukan adalah

 
 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangadministrasi kependudukan adalah  18

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 1 : Proses Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2013. 9. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. orang lain”. Indonesia adalah 1. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi. Data Usia. PENDAHULUAN 2. Penduduk adalah Warga Negara1. 2. 1 Latar Belakang. Penduduk hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan pada hakikatnya memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Definisi/arti kata 'administrasi' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah n 1 usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara. 15. 1. SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dengan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Latar belakang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah: bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang. Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur. administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Secara teknis Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa Chatbot Gisa adalah hasil kerja sama antara Ditjen Dukcapil dengan KORPRI, Gisa ada di aplikasi android AKUI. 9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. FKP Penyusunan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:. Pertimbangan lahirnya Permendagri 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Adminduk adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23. Administrasi adalah cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksaan pekerjaan perkantoran. 1. -Administrasi Kependudukan di Kota Surabaya Antya Seruni Duhita Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Administrasi,. Jan 12, 2023 · Sosialisasi kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan. Entity Relationship Diagram (ERD) Menurut Yanto (2016:32), “ERD adalah suatu diagram untuk menggambarkan desainAdministrasi Kependudukan merupakan suatu hal yang sangat urgen di. Pemenuhan kualitas penyelenggaraan sistem. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan luas wilayah sekitar 5. 2. ; 3 Percepatan kepemilikan. RIDWAN Staff Pelayanan Umum Tidak di Kantor. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kementerian PANB Pacu Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dan Kesehatan di MPP Digital. Pengadilan Agama Surabaya Kelas I A serta Kementrian Agama Surabaya. Dasar hukum Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas. 1. C. 13. Data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Administrasi Kependudukan sebagai berikut: a) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi b) Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untukAdministrasi kependudukan adalah suatu informasi yang di kelola dengan baik yang berkaitan dengan data kependudukan berupa pelaporan dan pencatatan data penduduk pada tempat tertentu (Amalia & Supriatna, 2020). Jumlah penduduk/population size (berapa banyak penduduk di suatu tempat). jiwa administrasi di penduduk laki-laki dan 388. 5. 23 Thn 2006). AKTA CATATAN SIPIL. Tak tekecuali pada kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, yakni Surabaya, dimana layanan. Instansi Pelaksanan Administrasi Kependudukan ----- 80 D. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi untuk penetapan identitas, legalisasi status dan kebijakan Kependudukan. Aug 15, 2019 · Latar Belakang. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dariBuku Mutasi Penduduk adalah buku administrasi kependudukan yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Desa. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Kota Jayapura. Salah satu program yang pernah menyedot perhatian publik dan diakui amat membantu peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan adalah inovasi “program e-Lampid”, yang merupakan program administrasi kependudukan berbasis digital. Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual & kelompok). M. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan. 18. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 ayat (2 ) menyebutkan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial. Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi. Si UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI ABSTRAK DODIK. . dodd@gmail. -Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (pasal 1 point 22). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang mana Jul 1, 2020 · Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Secara garis besar penjelasan tentang administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat. 4. 35. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006. Pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan catatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Vide Pasal 1 UU No. • Kamis, 23/12/2021 •. Di samping itu, Daly Erni menyampaikan, pelembagaan layanan administrasi perlu ditinjau ulang. 2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Untuk contoh dan format buku administrasi penduduk, bisa anda download langsung melalui link dibawah ini. Pada tahun 1980 jumlah penduduk Indonesia adalah 147,49 juta jiwa dan pada tahun 2000 menjadi 203,456 juta jiwa. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa administrasi kependudukan adalah 1. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak azasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 9. 2. pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan Pembinaan. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting1. Partisipasi pria adalah tanggung jawab pria dalam keterlibatan dan kesertaan ber KB dan Kesehatan Reproduksi, serta prilaku seksual yang sehat dan aman bagi dirinya, pasangannya dan keluarganya (BKKBN, 2000). 5. 1. 1. Meningkatkan dan mempercepat layanan kepada masyarakat. 2. Terutama untuk membantu meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) termasuk dengan metode online atau dalam jaringan. Penyuluhan bidang kependudukan dan pencatatan sipil ini adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya. Administrasi Kependudukan adalah rang-kaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran pendu-duk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendaya-gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. penyelenggaran sistem administrasi kependudukan adalah untuk kepastian hukum atas hak-hak sipil bagi warga Negara, di samping sebagai upaya penyediaan informasi kependudukan untuk kepentingan pembangunan nasional (Santoso, 2015:2) [1]. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Formulir F-1. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara. Dalam pelaksanaannya, Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Undang. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Uu 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sistem Kearsipan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Sikminduk adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menggunakan sarana jaringan komunikasi data administrasi kependudukan. Batasan Masalah Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas program ini hanya membahas tentang : 1. 1 Kependudukan Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Senin, 29 September 2014. Siagian (1990 : 13) adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan dan didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dalam Undang-Undang ini yang diinaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan. Administrasi Kependudukan, adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 03. Sedangkan pengertian administrasi menurut S. Soepomo menjelaskan pengertian penduduk sebagai. Kelahiran akan menambah jumlah penduduk sedangkan kematian akan. Data Pendidikan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Pertumbuhan Penduduk Indonesia. Sep. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (pasal 1 point 22). 2 Administrasi Kependudukan Administrasi kependudukan adalah1. A. Instansi Pelaksana SIAK adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan : 1) UU 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 2) PP 37 2007 tentang Pelaksanaan UU 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan . 11. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Daring sendiri dulu singkatan dari 'dalam jaringan', jaringan yang dimaksud adalah network yaitu keterhubungan antar komputer, yang kerennya disebut sebagai internet. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparaturnegara. ; 2 Peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain1. 2. 6. -6-BABII RUMPUNJABATANDANKEDUDUKAN BagianKesatu RumpunJabatan Pasal2 Jabatan Fungsional Operator SIAK termasuk dalam. Dua di antaranya adalah pendaftaran pelayanan kependudukan secara online dan pelayanan keliling untuk mengurus kelahiran di rumah sakit, klinik bersalin,. 29. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi : Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (pasal 1 point 22). C. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 18. KTP Digital atau Identitas Digital. 17. Salah satu contoh pelayanan itu adalah perubahan Kartu Keluarga (KK). 3. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (8 )menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 1. Jadi, apakah kependudukan itu?. Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari: a. Ita Wijayanti, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. 1 NO. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. 1. Kongbeng (Juman W)23 Tahun 2006 t entang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Permasalahan-permasalahan apa saja yang ditemui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Tujuan SIAK. 2. Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil22 Pengelolaan SIAK bertujuan23: a. Siagian (1990 : 13) adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan dan didasarkanDalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi : 1. 2. PENGERTIAN. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2. Buku Administrasi Penduduk Tata Cara pengisian Buku Data Penduduk sebagaimana tersebut pada angka 2 diatur tersendiri. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 1. Dalam “Essay on Population”, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat. Kehilangan dokumen-dokumen penting apalagi berhubungan dengan data kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga merupakan hal yang menjengkelkan. Responsibilitas administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang. Sedangkan pengertian administrasi menurut S. Pembahasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk: Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;. 17. 2. Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. C. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Misi Pemerintah, khususmya Kementrian Dalam Negeri dibidang kependudukan adalah Tertib Administrasi Kependudukan Dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk/Kependudukan Berkualitas Tahun 2015 dan targetnya pada akhir tahun 2011 SEMUA penduduk wajib kartu tanda penduduk (KTP), yakni semua penduduk. Proses ini diartikan sebagai serangkaian kegiatan usaha untuk menjalin kerja sama dan meraih tujuan. Bandung (09/06/2022). 849 TOTAL penduduk. Salah satu hal penting dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah diberlakukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK). sipil atau administrasi kependudukan. Pelayanan Administarsi Kependudukan. Melansir dpr. 23 tahun 2006 tentang - Administrasi Kependudukan (yang selana disebut dengan Undangjutny -undang Adminduk). merancang sejumlah program inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah arahan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2.